Negara dan Warna Negara

Konsep Dasar tentang Negara

  1. 1.      Pengertian Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Prancis). Secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

  1. 2.      Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam, antara lain:

  1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan
  2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum
  3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum

Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya suatu Negara memiliki tujuan tertentu sesuai model Negara tersebut.

Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.

Menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan tuhan.

Dalam islam seperti yang dikemukakan oleh ibnu arabi, tujua Negara adalah agar manusia bisa menjalankan hidupnya dengan baik, jauh dengan sengketa dan menjaga intervensi pihak masing-masing. Sedangka menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarka kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Denga demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

  1. 3.      Unsur-unsur Negara

Suatu Negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia Internasional.

  1. a.      Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negaraa adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu Negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga Negara adalah substratum personel dari Negara.

  1. b.      Wilayah

Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas teroterial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah Negara biasanya mencakup daratan, perairan, (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep Negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.

  1. c.       Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai yujuan bersama didirikannya sebuah Negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat Negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.

  1. d.      Pengakuan Negara lain

Unsur pengakuan oleh Negara lain haya bersifat menerangkan tentang adanya Negara. Hal ini bersifat deklaratif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu Negara, yakni pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya Negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah menemui tiga unsur utama Negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu Negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum.

Teori Tentang Terbentuknya Negara

  1. 1.      Teori Kontrak Sosial (Sosial Contract)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Penganut majhab pemikiran ini antara lain:

  1. a.      Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua jaman, yakni keadaan sebelum ada Negara, atau keadaan alamiah (status naturalis, state of nature), dan keadaan setelah ada Negara. Keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau , tanpa hukum, tanpa pemerintahan, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepeda seseorang atau sebuah badan yang disebut Negara.

  1. b.      John Locke (1632-1704)

John Locke melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Walaupun keadaan alamiah dianggap sesuatu yang ideal, namun tetap saja memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi atau pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Karena itu, unsur pimpinan atau Negara sangatlah dibutuhan. Namun demikian, menurut Locke, penyelenggara Negara atau pimpinan Negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara Negara dan warga Negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetepi selalu terbatas.

  1. c.       Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Menurut Rousseau keberadaan suatu Negara bersandar pada perjanjian warga Negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui osganisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi Negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga Negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut.

  1. 2.      Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah teokratis. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil tuhan di dunia yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya hanya pada tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan monarchomach (penentang raja). Menurut mereka raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat. Paham teokrasi islam ini pada akhirnya melahirkan doktrin politik islam sebagai agama sekaligus kekuasaan (dien wa dawlah). Pandangan ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan dalam agama (church) dan Negara (state). Menurut pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun rakyat.

  1. 3.      Teori Kekuatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa Negara terbentuk karena adanya dominasi Negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (raison d’etre) dari terbentuknya sebuah Negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu Negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk suatu Negara.

Bentuk-bentuk Negara

  1. 1.      Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintaha; sentral dan otonomi.

  1. a.      Sistem Sentralisasi

Sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

  1. b.      Sistem desentralisasi

Sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan Negara Malaysia dan pemerintaha pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukan ke dalam model ini.

  1. 2.      Negara Serikat

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut merupakan Negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara serikat, dengan sendirinya Negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara serikat.

Disamping dua bentuk ini, daru sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

  1. a.      Monarki

Pemerintahan Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arad Saudi. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Praktik Negara konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikan di beberapa Negara, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebagai simbol Negara.

  1. b.      Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalahpemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

  1. c.       Demokrasi

Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Warga Negara Indonesia (WNI)

Menurut UUKI 2006 (pasal 4, 5, dan 6) mereka yang dinyatakan sebagai warga Negara Indonesia adalah:

  1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dsn ibu warga Negara Indonesia.
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga negera asing.
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga  Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia.
  4. Anak yang lahir dari perkawinan  yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayyahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
  6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
  7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
  8. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  10. Anak yang lahir di wilayah Negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui asalnya.
  11. Anak yang lahir di wilayah Negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan  kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewaganegraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapakan sumpah atau janji setia.

Selanjutnya, pasal 5 UUKI tentang status anak warga Negara Indonesia menyatakan:

  1. Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.
  2. Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Sedangkan tentang pilihan warga Negara bagi anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan dalam pasal 6 UUKI 2006, sebagai berikut:

  1. Dalam hal status kewarganegaraan republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudak kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
  2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan Negara dan warga Negara, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh  warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Namun demikian kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak dapat berlangsung baik tanpa dukungan warga Negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga Negara.

One thought on “Negara dan Warna Negara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s